Dewan Dosen Mutakhorrijin: Fikih Birokrasi Jadi Bekal Mahasantri Berkiprah dalam Pemerintahan

Dalam forum Bedah Buku berjudul Fikih Birokrasi karya Tim Forum Kajian Ilmiah Anfa’, salah satu dewan dosen sekaligus mustahiqqin Mutakhorrijin Anfa’, Bpk. M. Ihsanuddin Ishaq, M.Ag., berkesempatan menyampaikan prakata sebelum forum memasuki sesi pembahasan utama.

Mengawali sambutannya, Bpk. Ihsanuddin mendorong para peserta supaya menyampaikan tanggapan yang berbobot.

Menurutnya, kegiatan itu memang dirancang sebagai forum bedah buku yang mengutamakan dialog ilmiah, bukan sekadar pemaparan satu arah.

Baca Juga: Mudir Tujuh Ma’had Aly Lirboyo: Karya Ilmiah Perlu Terus Dikaji dan Dikembangkan melalui Diskusi

“Semoga kajian siang hari ini bisa memberi manfaat yang luar biasa,” ungkapnya saat tengah menyampaikan pembukaan giat Bedah Buku di Aula An-Nawawy, Kota Kediri, Jawa Timur pada Senin, (14/9/2026).

Agama dan Negara Tidak Berdiri Sendiri

Dalam pengantarnya, Bpk. Ihsanuddin Ishaq mengutip ungkapan populer Imam al-Ghazali tentang hubungan agama dan kekuasaan:

والملك والدين توأمان فالدين أصل والسلطان حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع

“Kekuasaan dan agama adalah dua hal yang saling beriringan. Agama merupakan fondasi, sedangkan penguasa adalah penjaganya. Sesuatu yang tidak memiliki fondasi akan runtuh, dan sesuatu yang tidak memiliki penjaga akan terbengkalai.” (Abu Hamid Al-Ghazali, Ihya Ulumiddin [Beirut: Dar al-Ma’rifah], vol. 1, h. 17)

Ia menjelaskan bahwa teks ini menunjukkan eratnya hubungan antara agama dan negara. Agama menjadi landasan nilai, sedangkan negara berfungsi menjaga agar nilai-nilai itu dapat berjalan dalam kehidupan masyarakat.

Menurut pandangan beliau, kutipan tersebut sekaligus menjadi penguat bagi para peserta agar tidak memisahkan nilai agama dari kehidupan bernegara.

“Para mahasantri harus mampu membawa nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Mahasantri Harus Berani Memiliki Cita-Cita Besar

Dewan Dosen Mutakharrijin Anfa’ itu kemudian mendorong para mahasantri agar berani memiliki cita-cita besar, termasuk berkiprah dalam pemerintahan.

Ia mencontohkan pesan KH. Zahro Wardi selaku pembaca ahli sekaligus pentashih buku kepada para penyusun buku Fikih Birokrasi ketika mereka sowan.

Saat itu, para mahasantri didorong agar tidak ragu bercita-cita menjadi pemimpin, bahkan gubernur.

Menurut pandangannya, jabatan pemerintahan dapat menjadi ladang pahala yang besar bila dijalankan dengan bersih, amanah, serta berpihak kepada kemaslahatan masyarakat.

“Menjadi gubernur juga bisa menjadi ladang pahala, selama dijalankan dengan bersih, tidak korupsi, dan benar-benar menjaga Indonesia,” katanya.

Keutamaan Pemimpin yang Adil

Guna menguatkan pesannya, Bpk. Ihsanuddin mengutip sebuah riwayat tentang keutamaan pemimpin yang adil:

يَوْمٌ مِنْ إمَامٍ عَادِلٍ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ سِتِّينَ سَنَةً، وَحَدٌّ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ بِحَقِّهِ أَزْكَى فِيهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا

Artinya: “Satu hari kepemimpinan seorang pemimpin yang adil lebih utama daripada ibadah selama enam puluh tahun.

Dan satu hukuman yang ditegakkan di muka bumi secara benar lebih membawa kebaikan bagi bumi daripada hujan yang turun selama empat puluh pagi.” (HR. At-Thabrani)

Ia menegaskan bahwa riwayat di atas menunjukkan besarnya tanggung jawab sekaligus keutamaan kepemimpinan yang dijalankan dengan adil.

Sehingga, katanya, keterlibatan para santri dalam pemerintahan tidak perlu dipandang sebagai sesuatu yang jauh dari tradisi keilmuan pesantren, selama tetap berpegang pada prinsip agama dan memegang teguh amanah.

Fikih Birokrasi sebagai Bekal Etika Pemerintahan

Mustahiqqin Mutakhorrijin Anfa’ itu menilai bahwa buku Fikih Birokrasi bisa menjadi salah satu pijakan bagi para peserta untuk membangun prinsip dalam memperjuangkan tata kelola pemerintahan yang bersih.

Menurutnya, buku tersebut tidak hanya membahas hal teknis birokrasi, tetapi juga menguraikan etika pemerintahan dalam perspektif fikih.

“Buku ini bukan hanya berbicara tentang tata kelola pemerintahan, tetapi juga tentang bagaimana etika pemerintahan dibangun,” ungkapnya.

Ia turut mendorong para peserta supaya membaca buku itu tidak sebatas karya akademik, melainkan pula sebagai bahan refleksi guna menelaah bagaimana keilmuan pesantren dapat memberi kontribusi nyata bagi masyarakat.

Ilmu Harus Memberi Manfaat bagi Bangsa

Lebih lanjut, anggota Dewan Rais Lajnah Bahtsul Masail Madrasah Hidayatul Mubtadiin Lirboyo itu mengajak para peserta berpikir lebih luas tentang fungsi ilmu yang mereka miliki.

Menurutnya, ilmu tidak cukup berhenti sebagai pengetahuan personal. Keilmuan yang diperoleh di pesantren dan jenjang Ma’had Aly harus diarahkan untuk memberi manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara.

“Bagaimana ilmu yang kita miliki ini bisa memberi manfaat lebih luas, terutama bagi masyarakat dan Indonesia,” ujarnya.

Religius Sekaligus Nasionalis

Terakhir, Bpk. Ihsanuddin berharap para mahasantri mampu tumbuh menjadi pribadi yang religius sekaligus memiliki jiwa nasionalis.

Baca Juga: Ma’had Aly Lirboyo Bedah Buku Nasionalisme Religius, Uraikan Sinergi Agama dan Negara

Nilai-nilai agama yang dipelajari, katanya, tidak seharusnya berjalan berlawanan dengan kecintaan terhadap bangsa. Keduanya justru perlu saling menguatkan satu sama lain.

Ia menegaskan bahwa ilmu harus hadir dalam sikap, perilaku, dan pengabdian nyata.

“Jangan sampai ilmu hanya tersimpan dalam pikiran. Ia harus diwujudkan dalam sikap, perilaku, dan pengabdian kepada masyarakat serta negara,” tandasnya. (ed. Zaeini)