Mahasantri Semester Dua Ma’had Aly Lirboyo Ulas Kesenjangan Gaji Guru Honorer dan PNS dalam Forum Bahtsul Masail

Mahasantri semester dua Marhalah Ula Ma’had Aly Lirboyo melangsungkan Bahtsul Masail Pamungkas, bertempat di Auditorium Lajnah Bahtsul Masail (LBM) Pondok Pesantren Lirboyo. Pada Senin malam (27/10). Giat yang diinisiasi oleh Pengurus Bahtsul Masail (PBM) semester dua tersebut menghadirkan tema yang sangat relevan dengan kondisi pendidikan nasional, yaitu: “Kesenjangan Gaji Guru Honorer dan PNS”.

Acara dihadiri oleh Dewan Rois LBM, Dewan Perumus, serta Dewan Dosen semester dua. Sejak awal, ratusan mahasantri memadati lokasi hingga ke area teras, menandakan antusiasme tinggi terhadap kajian fikih ini.

Tak hanya diikuti oleh peserta dari mahasantri semester dua saja, kegiatan ini juga melibatkan perwakilan dari berbagai tingkatan mulai dari mahasantri semester empat dan lima hingga siswa tingkat Aliyah. Selain itu, hadir pula aktivis Bahtsul Masail, tim mading, dan tim pendukung kegiatan lainnya.

Isu Kesenjangan Gaji Guru Honorer Kembali Mengemuka

Diskusi tersebut digelar menjelang peringatan Hari Guru Sedunia 2025, dengan menyoroti realitas pahit kesenjangan penghasilan guru honorer dibanding PNS. Berdasarkan data dari berbagai media nasional, banyak guru honorer yang hanya digaji Rp. 150.000–300.000 per bulan, terutama di pelosok daerah, sedangkan guru PNS dengan jam mengajar yang sama dapat menerima Rp. 4–7 juta plus tunjangan.

Kasus yang viral di tahun 2022 mengungkap seorang guru honorer di Sulawesi Selatan yang hanya mendapat gaji Rp. 50.000 per bulan karena keterbatasan dana BOS, kontras dengan rekan PNS di sekolah yang sama yang digaji hingga Rp. 7 juta.

Fenomena serupa terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Jakarta dan pulau Jawa. Hal ini menunjukkan rendahnya upah dan minimnya status kepastian bagi guru honorer, meski masa pengabdian mereka mencapai belasan tahun.

Jika merujuk pada prinsip syariat yang diajarkan para ulama salaf, keadilan dalam penggajian seharusnya terwujud secara nyata. Hal ini, antara lain ditegaskan oleh Syekh Abdurrahman al-Masyhur dalam kitabnya Bughyah al-Mustarsyidin:

أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من البيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير

Artinya: “Gaji semua rakyat yang ikut serta dalam membantu kesejahteraan rakyat adalah gaji yang setara dan diambilkan dari kas negara dengan kadar kecukupan dan kelayakan”

Dari paparan tersebut, forum kemudian mengerucut pada dua pokok persoalan penting. Pertama, apakah regulasi yang menyebabkan perbedaan penggajian antara guru honorer dan PNS dapat dibenarkan dalam perspektif syariat Islam.

Kedua, sejauh mana kewajiban pemerintah dalam memastikan pemberian gaji yang layak bagi guru honorer sesuai prinsip keadilan yang diamanatkan oleh agama.

Dengan demikian, Bahtsul Masail tidak hanya menyingkap akar masalah, tetapi juga berupaya menyusun solusi dengan perspektif fikih yang komprehensif. Hasil putusan Bahtsul Masail ini rencananya akan dipublikasikan, sebagai bentuk kontribusi intelektual mahasantri dalam merespons persoalan kekinian.

Editor: A. Zaeini Misbaahuddin Asyuari

Pewarta: Raden Muhammad Rifqi

(Mahasantri Semester II Marhalah Ula Ma’had Aly Lirboyo)