Eksklusif: Dubes Malaysia Ungkap Alasan Mengkaji Fikih Kebangsaan ala Lirboyo

Pondok Pesantren Lirboyo Kediri dan Ma’had Aly Lirboyo mendapat kunjungan kenegaraan dari Kedutaan Besar Malaysia untuk Republik Indonesia (RI) pada Ahad, 28 September 2025 M. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka mengkaji Fikih Kebangsaan ala Lirboyo untuk kemungkinan diadaptasi dan dikembangkan di bumi Malaysia.

Dalam kunjungan yang dilaksanakan di Auditorium An-Nawawi tersebut, redaksi berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan TYT (Tuan Yang Terutama) Dato’ Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin, selaku Duta Besar Malaysia untuk RI dan Mohamad Daniel Syafiq bin Mohamad Sulaiman, selaku Staf Kedubes Malaysia untuk RI sekaligus Director General Office di Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM).

Dalam obrolan yang berlangsung santai ini, Dato’ Syed Mohamad Hasrin dan Mohammad Daniel Syafiq sama-sama menjelaskan latar belakang dan misi yang diusung dalam kunjungan Kedubes Malaysia ke Lirboyo ini. Berikut beberapa poin komparasi yang kami sarikan dari hasil wawancara dengan keduanya:

Redaktur (Red): Hal apa yang mendorong Pemerintah Malaysia, dalam hal ini Kedutaan Besar, untuk secara khusus mempelajari konsep “Fikih Kebangsaan” dari pondok pesantren di Indonesia, seperti Lirboyo?

Mohammad Danial Syafiq (MDS): “Yang mendorong pemerintah untuk meneliti tentang Fikih Kebangsaan, yang pertama, bagaimana kita bisa memahamkan dan membawa Fikih ke dalam konteks arus perdana (konvensional/kenegaraan). Sebab, kebanyakan orang di Malaysia memandang Fikih itu sekadar untuk ibadah tidak pada urusan kenegaraan. Banyak yang belum mengerti bahwa sebenarnya Fikih itu menyeluruh. Jadi, harus disuarakan bila Fikih itu menyeluruh, dia mencangkupi segala hal (baik tata kenegaraan dan ekonomi) dengan tetap berpegang pada sudut syariatnya. Kiranya hal itu yang mendorong untuk kita mengakui (meneliti -Red.) Fikih Kebangsaan.”

Red: Apakah ada isu atau perdebatan spesifik di Malaysia saat ini yang membuat pendekatan “Fikih Kebangsaan” menjadi relevan untuk diadopsi? (Misalnya: isu kewarganegaraan, hak minoritas, atau partisipasi politik).

Dato’ Syed Mohamad Hasrin (DSMH): “Sebagaimana Indonesia, Malaysia juga merupakan negara majmuk yang mempunyai banyak etnik di dalamnya, mempunyai perbedaan agama, budaya dan sebagainya. Beberapa hal itulah begitu perlu diperhatikan oleh kami. Supaya rakyat Malaysia itu terus mengekalkan (meneguhkan –Red.) nilai-nilai toleransi saling faham, memahami dan dan menghormati satu sama lain walaupun kita mempunyai perbedaan pendapat, perbedaan agama, budaya dan sebagainya. Semua hal itu harus tanamkan dan diupayakan agar kita bisa hidup dalam satu negara yang aman, harmoni, makmur dan Sejahtera (salah satu bentuk usahanya adalah meneliti nilai-nilai Fikih Kebangsaan untuk kelak diterapkan dan diadaptasi –Red.)”

MDS: “Ya, betul. Sama seperti Indonesia, Malaysia memiliki perbedaan. Kalau di Indonesia berbedanya lebih pada kesukuan: Ada Jawa, ada Banjar, ada Madura. Sedangkan di Malaysia, perbedaannya lebih ke etnis seperti Melayu, Cina dan India.

Jadi, bagaimana Fikih Kebangsaan bisa kita implementasikan dalam konteks Malaysia. Fikih Kebangsaan yang digagas oleh Lirboyo ini secara aplikasinya itu amat relatif untuk diamalkan, dan perlu untuk dibuat penelitian lanjut dalam konteks negara Malaysia.

Terlebih jika melihat perpolitikan di Malaysia. Di sana, partai politik itu tidak didorong oleh keagamaan saja. Ada juga yang didorong kaum (etnis –Red.), juga ada yang berbasisnya agama. Jadi, itu problematika yang terbesar di Malaysia yang harus diwanti-wanti agar tidak menimbulkan perpecahan –Red.). Oleh karenanya, (lewat Fikih Kebangsaan) Indonesia cocok untuk dijadikan negara contoh.

Sebenarnya, secara tidak langsung, Malaysia juga memiliki gagasan yang tak jauh berbeda dengan Fikih Kebangsaan, gagasan yang dibawa oleh Perdana Menteri Malaysia, Datuk Sri Anwar bin Ibrahim, yaitu tentang Malaysia Madani.”

Red: Bisa dijelaskan, Apa yang dimaksud dengan gagasan Malaysia Madani?

DSMH: “Konsep Malaysia Madani itu diperkenalkan oleh YAB (Yang Amat Berhormat) Pedana Menteri Malaysia pada masa ini, Dato’ Sri Anwar Ibrahim dalam visi beliau dalam membangun Malaysia. Dan kita lihat, gagasan ini memiliki banyak persamaan dengan konsep Fikih Kebangsaan yang ada tiga jilid itu. Dari gagasan beliau itulah kita adakan forum ini untuk tukar-tukar pandangan dari pengalaman masing-masing tentang bagaimana untuk memadankan konsep-konsep tersebut untuk –Insya Allah–dipakai di Malaysia.”

MDS: “Singkatnya, Malaysia Madani yaitu bagaimana Malaysia dapat membangun satu negara yang seperti Madinah Al-Munawwarah, Kota Rasul. Yang di dalamnya ada perbedaan suku, perbedaan agama, dan berbeda kabilah, namun dapat disatukan di bawah konstitusi yang tertuang dalam Piagam Madinah atau Shahifah Madinah.”

Red: Dari diskusi hari ini, aspek atau prinsip apa dari Fikih Kebangsaan ala Pesantren Lirboyo yang paling menarik dan dirasa paling mungkin untuk diadaptasi di Malaysia?

MDS: “Kalau secara umum, rumusan Fikih Kebangsaan lebih membawa pendekatan wasathiyah (moderat) dan pendekatan tawazun ataupun mizan (keseimbangan). Jika berlandaskan prinsip FIkih Kebangsaan ini, akan pertimbangan keseimbangan di setiap pengambilan hukum dan kebijakannya. Sehingga, agama itu pada ujungnya akan menuntun pada keamanan. Dan keamanan itu perlu dicapai dengan merangkul perbedaan.

Bila kita berhasil merangkul perbedaan itu (dengan tetap berpegang pada jalur syariat), Insya Allah kita akan mendapatkan keharmonisan dan perpaduan (persatuan –Red.) di antara sesama manusia. Dan yang paling penting, nilai wasathiyah yang ada di dalam Fikih Kebangsaan itu tanpa mengorbankan prinsip syariah, yakni prinsip syariah yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad Saw.”

Red: Harapan konkret apa yang Anda impikan dari kunjungan dan kajian tentang Fikih Kebangsaan ini bagi masa depan hubungan sosial-keagamaan di Malaysia?

MDS: Jadi, secara tidak langsung, harapan konkret dari kunjungan ini adalah terciptanya keharmonisan. Sebagaimana yang terlihat dalam kehidupan di Indonesia baik antar rakyat maupun dengan pemerintah.

Pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada para Mahasantri dan kiai di Pondok Pesantren Lirboyo mengenai peran mereka dalam menjaga perdamaian dan memberikan contoh baik dalam kehidupan berbangsa, tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia Islam secara lebih luas?

MDS: “Pesan saya pertama, santri, mahasantri ataupun thalib (pelajar) perlu menjadi agen perubahan. Maksudnya agen perubahan ke arah kedamaian. Kita harus memberikan dan menampakkan citra Islam yang baik. Sebab hal ini untuk menolak paradigma Dunia Luar yang berpikir bahwa Islam adalah agama yang diskriminatif. Agama yang susah untuk diamatkan atau agama yang menyulitkan.

Padahal, problemnya bukan pada agamanya. Islam adalah ajaran baik yang syumul (menyeluruh). Tapi, ada beberapa orang (oknum –Red.)  yang membawa agama itu yang harus dipermasalahkan. Banyak orang yang berpakaian agama, tapi tingkah lakunya menunjukkan sebaliknya.

Itulah yang saya harapkan kepada adik-adik yang berada di Indonesia. Khususnya santri-santri. Untuk terus belajar dan membawa citra Islam yang baik. Sebagai santri, saya pun mengemban tugas itu di pemerintahan Malaysia.

Dan apabila kita pulang ke tempat masing-masing, daerah masing-masing, kita dapat merangkul perbedaan itu. Kita dapat berdakwah tentang apa Islam yang sesungguhnya. Karena kebanyakan orang itu memahami Islam itu sekadar di kulitnya saja.

Kesimpulannya, saya harapkan kita semua dapat pergi ke arah situ. Dan insya Allah, apabila kita dapat semua –dari santri-santri ini–, masuk ke pemerintahan ataupun partai politik, ataupun semisalnya peguruan tinggi atau apa-apa sekalipun, hendaknya menjadi satu manusia yang bisa membawa perubahan ke arah yang lebih baik sebgaimana dijelaskan di atas. Terimakasih. Salam Selamat Berjumpa!.”